Buntok - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barito Selatan H. Akhmad Akmal Husaen, SSTP MA mengatakan, sangat mendukung adanya koperasi merah putih (KMP) di setiap Kelurahan dan desa. Mencerminkan bahwa pemerintah dari pusat sampai ke daerah satu garis komando, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, tentunya pembentukan koperasi merah putih Ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa melalui ekonomi kerakyatan yaitu koperasi.
"Koperasi ini tentunya berbasis prinsip gotong royong, kekeluargaan dan saling membantu antar seluruh anggotanya. Koperasi adalah ibarat kumpulan dari lidi-lidi. Jika lidi itu berjumlah hanya satu, maka akan mudah patah.
Tapi jika lidi itu disatukan seperti satu sapu lidi, maka dia akan mempunyai manfaat yang lebih besar. Artinya disini yang diperlukan adalah kebersamaan atau gotong royong, yang akan ditunjukkan di dalam koperasi", ujar H. Akmal di ruang kerjanya, Selasa 21 Oktober 2025.
Kemudian tambahnya, implementasi koperasi merah putih di Kabupaten Barito Selatan yang beberapa waktu lalu sudah ada launching, terkait dengan teknisnya tentunya saat ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan.
Yang pasti untuk seluruh desa di Kabupaten Barito Selatan sudah memiliki koperasi merah putih.
Kemudian yang lebih diutamakan dalam koperasi merah putih Ini adalah dalam rangka implementasi ketahanan pangan masyarakat. Banyak potensi potensi ketahanan pangan yang ada di dalam masyarakat masih belum terkelola dengan baik, belum dimanfaatkan dengan optimal.
"Harapannya melalui koperasi merah putih ini potensi di desa digarap secara optimal, sehingga manfaatnya untuk masyarakat desa dan bisa dirasakan secara merata secara menyeluruh oleh masyarakat di desa tersebut.
Koperasi merah putih pada satu sisi adalah peluang, namun pada satu sisi juga adalah tantangan bagi pemerintah desa, bagaimana agar koperasi merah putih dikelola atau dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya asal jadi, asal ada. Bahkan mungkin bisa menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Jangan menjadi sesuatu yang malahan jadi bumerang bagi perangkat desa. Kesejahteraan yang kita harapkan, namun kesengsaraan yang hadir", tutup H. Akmal. (Saprudin)