Buntok – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Barsel guna membahas berbagai permasalahan yang ada di daerah, termasuk kemajuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Senin (20/04/2026).
RDP tersebut digelar menyusul banyaknya permasalahan yang timbul akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga kondisi kas daerah Barsel kosong, sehingga pemerintah daerah hanya mampu memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan belum dapat membiayai kegiatan lainnya.
Ketua DPRD Barsel, Ir. HM Farid Yusran, MM mengatakan rapat itu bertujuan mencari penyebab utama terjadinya persoalan keuangan daerah tersebut.
“Berdasarkan hasil RDP kita telah menyepakati beberapa kesimpulan diantaranya perlu keterbukaan pihak eksekutif kepada legislatif terkait penjabaran APBD dan perubahan APBD, seperti contoh Perbub Efesiensi, baru sekarang terima dari Bagian Hukum,” kata Farid Yusran.
Ia juga menjelaskan, permasalahan lain yaitu karena kas daerah kosong, sehingga daerah tidak mampu membayar kegiatan lainnya selain belanja pegawai, atau transfer dana pemerintah pusat hampir semuanya habis terserap untuk kebutuhan gaji pegawai, karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah setiap bulan hanya sebesar seper dua belas dari total alokasi atau sekitar Rp40 miliar. Sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai kurang lebih Rp35 miliar per bulan.
“Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah sangat sempit, sehingga kegiatan pembangunan dan program lainnya sulit dijalankan,” katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta pemerintah kabupaten segera menyiapkan langkah konkret agar persoalan serupa tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, pola transfer dana dari pusat memang sesuai ketentuan, namun belum mencakup kebutuhan tambahan seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintah daerah terkait perubahan dalam APBD sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah pusat.
“Transparansi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan dugaan-dugaan di tengah masyarakat,” tegas Farid.
RDP yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi DPRD Barsel itu turut dihadiri Penjabat Sekda Barsel, Ita Minarni, beserta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Saprudin).