Buntok – Wakil Bupati Barsel Khristianto Yudha, ST MT mengatakan, Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Imigrasi, pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wabup saat menghadiri Peresmian Desa Binaan Imigrasi dan Pelayanan Eazy Passport yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya, di Aula Tantya Sudhirajati Polres Barsel, Rabu 10 Juni 2026.
Dikatakan Wabup, persoalan keimigrasian saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan administrasi paspor semata, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat, pengawasan aktivitas orang asing serta ketertiban di lingkungan kita.
Karena itu, penguatan pengawasan keimigrasian melalui sinergi lintas sektor, dipandang sebagai hal yang sangat penting.
Ia mengatakan, pengawasan keimigrasian, termasuk terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing, harus dilakukan bersama sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Desa Binaan Imigrasi diharapkan mampu meningkatkan kepedulian pemerintah desa dan masyarakat terhadap berbagai persoalan keimigrasian di lingkungan masing-masing,” katanya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel sendiri, menyambut baik penetapan Desa Pamait, Sababilah, Sanggu, Mangaris, Pamangka dan Kelurahan Buntok Kota sebagai Desa Binaan Imigrasi.
Ia menambahkan, peran pambakal (kepala desa), perangkat desa, tokoh masyarakat hingga lingkungan sekitar, sangat penting dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan orang asing.
“Pemerintah daerah berharap, sinergi semua pihak dapat memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian di daerah,” tambahnya.
Tantangan lain yang perlu menjadi perhatian bersama adalah potensi tindak pidana perdagangan orang serta tindak pidana penyelundupan manusia, karena masih ada masyarakat yang mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar daerah maupun luar negeri, tanpa memahami risiko dan prosedur yang benar.
Pelaksanaan pelayanan Eazy Passport juga dinilai sangat membantu masyarakat karena memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen perjalanan.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Barsel semakin optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu Kapolres Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), AKBP Jecson Ricsko Hutapea, mendukung program Desa Binaan Imigrasi dan layanan Eazy Passport sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum serta mempermudah akses layanan keimigrasian bagi masyarakat.
Menurutnya, program Desa Binaan Imigrasi memiliki peran penting dalam memperkuat edukasi hukum sekaligus perlindungan masyarakat dari berbagai persoalan keimigrasian.
“Desa Binaan Imigrasi dapat meningkatkan edukasi masyarakat, terkait potensi pelanggaran keimigrasian, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM),” ujarnya.
Ia mengatakan, layanan Eazy Passport menjadi terobosan baru yang memudahkan masyarakat Barito Selatan dalam pengurusan dokumen perjalanan tanpa harus ke ibu kota provinsi.
“Dengan adanya Eazy Passport, masyarakat Barsel bisa lebih dekat dan lebih mudah dalam pengurusan paspor tanpa harus ke Palangka Raya,” katanya.
Program tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan terjangkau hingga ke wilayah desa.
Ia menambahkan, pihaknya berharap layanan Eazy Passport dapat terus dilaksanakan secara berkala melalui penjadwalan dari Kantor Imigrasi Palangka Raya agar semakin banyak masyarakat yang terlayani.
“Polres Barsel siap mendukung sinergi antara kepolisian dan imigrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.
Sinergi lintas sektor antara kepolisian dan imigrasi dinilai penting untuk memperkuat pengawasan keimigrasian sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat di tingkat desa. (Saprudin)