Buntok – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Selatan hingga saat ini belum dapat melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur akibat keterbatasan ketersediaan anggaran daerah.
Sekretaris Dinas PUPR Barito Selatan, Hawinu, ST., M.Eng., mengatakan kondisi kas daerah yang masih belum tersedia menjadi kendala utama sehingga berbagai paket pekerjaan fisik belum bisa dilelang maupun dilaksanakan.
“Di Dinas PUPR saat ini memang belum bisa melaksanakan pekerjaan fisik. Karena ketersediaan dana sesuai informasi dari BPKD untuk belanja modal masih belum tersedia,” ujar Hawinu, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, apabila proses lelang tetap dipaksakan sementara dana belum tersedia, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kendala pada saat proses pencairan pembayaran kegiatan nantinya.
“Kalau kita tetap lelang, nanti kami akan kesulitan pada saat pencairan karena dana belum ada tersedia,” katanya.
Hawinu menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu perkembangan dan hasil konsultasi pemerintah pusat terkait transfer keuangan daerah yang sedang dibahas di Jakarta.
“Kita berharap transfer keuangan daerah bisa segera berjalan dengan baik supaya pembangunan juga bisa berjalan,” ucapnya.
Ia menilai terhambatnya pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak terhadap proyek pemerintah, tetapi juga memengaruhi perekonomian masyarakat secara luas, termasuk tenaga kerja dan sektor usaha bahan bangunan.
“Kalau tidak ada proyek, bagaimana tenaga kerja bisa berjalan. Kemudian bahan bangunan dan sektor lainnya juga ikut terdampak. Infrastruktur ini salah satu bagian penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Selain itu, Hawinu menyebut kondisi keterlambatan transfer keuangan daerah tersebut tidak hanya dialami Kabupaten Barito Selatan, namun juga terjadi di sejumlah kabupaten dan kota lainnya.
“Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mendengar, karena ini bukan hanya terjadi di Barito Selatan saja,” ungkapnya.
Di tengah kondisi tersebut, Dinas PUPR Barsel juga kembali melakukan survei harga satuan bahan bangunan akibat fluktuasi harga yang cukup tinggi, terutama setelah kenaikan harga BBM.
“Kami sedang survei kembali harga satuan karena fluktuasi harga bahan bangunan cukup besar. Kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap biaya pembangunan,” tutup Hawinu.(Saprudin).